Tangerang (AntaraBanten) - Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, berharap agar dinamika perbedaan pandangan politik di DPR/MPR tidak berdampak menghambat pada pembangunan daerah.
"Program pembangunan dan pelayanan di daerah harus tetap berjalan normal dan jangan sampai terbawa perbedaan pandangan politik di pusat," kata Zaki Mubarak dihubungi, Rabu.
Ia mengatakan, elit politik di DPR dan MPR harus mengedepankan kemaslahatan masyarakat dibandingkan kepentingan kelompok.
Perbedaan faksi yang sudah terbentuk, jangan sampai kemudian menular ke daerah hingga akhirnya menghambat sejumlah program kerja wali kota, bupati maupun gubernur.
"Saatnya kini, DPR dan MPR yang terdiri dari elit politik berbagai partai bersatu dan bekerja untuk memberikan bukti kepada masyarakat sesuai janji yang di sampaikannya," tegasnya.
Kemudian, Zaki juga meminta agar program pemerintah Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo - Jusuf Kalla, mendapat respon positif dan dukungan DPR dan MPR.
Misalnya saja program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang akan dibuat secara nasional seperti DKI Jakarta.
Lalu ada juga mengenai pembahasan Rancangan APBN dan program lainnya. "Bila program ini menggantung maka akan berdampak kepada daerah. Maka harus dilakukan musyawarah untuk menyamakan pandangan," jelasnya.
Rektor Universitas Mercu Buana, Arissetyanto Nugroho, mengajak seluruh elemen untuk menegakkan kembali Pancasila sebagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila diharapkan pembangunan nasional kembali kepada arah yang benar seperti diamanatkan melalui cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
"Menjadi tugas lembaga pendidikan dan seluruh komponen bangsa untuk memperjuangkan Pancasila menjadi sikap hidup bangsa Indonesia tanpa membedakan satu sama lainnya," tegasnya.
Perlu diketahui, Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (PAN) terpilih sebagai ketua MPR setelah dilakukan voting. Begitu pula dengan Setya Novanto sebagai ketua DPR RI dari Partai Golkar yang terpilih melalui proses voting.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
"Program pembangunan dan pelayanan di daerah harus tetap berjalan normal dan jangan sampai terbawa perbedaan pandangan politik di pusat," kata Zaki Mubarak dihubungi, Rabu.
Ia mengatakan, elit politik di DPR dan MPR harus mengedepankan kemaslahatan masyarakat dibandingkan kepentingan kelompok.
Perbedaan faksi yang sudah terbentuk, jangan sampai kemudian menular ke daerah hingga akhirnya menghambat sejumlah program kerja wali kota, bupati maupun gubernur.
"Saatnya kini, DPR dan MPR yang terdiri dari elit politik berbagai partai bersatu dan bekerja untuk memberikan bukti kepada masyarakat sesuai janji yang di sampaikannya," tegasnya.
Kemudian, Zaki juga meminta agar program pemerintah Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo - Jusuf Kalla, mendapat respon positif dan dukungan DPR dan MPR.
Misalnya saja program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang akan dibuat secara nasional seperti DKI Jakarta.
Lalu ada juga mengenai pembahasan Rancangan APBN dan program lainnya. "Bila program ini menggantung maka akan berdampak kepada daerah. Maka harus dilakukan musyawarah untuk menyamakan pandangan," jelasnya.
Rektor Universitas Mercu Buana, Arissetyanto Nugroho, mengajak seluruh elemen untuk menegakkan kembali Pancasila sebagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila diharapkan pembangunan nasional kembali kepada arah yang benar seperti diamanatkan melalui cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
"Menjadi tugas lembaga pendidikan dan seluruh komponen bangsa untuk memperjuangkan Pancasila menjadi sikap hidup bangsa Indonesia tanpa membedakan satu sama lainnya," tegasnya.
Perlu diketahui, Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (PAN) terpilih sebagai ketua MPR setelah dilakukan voting. Begitu pula dengan Setya Novanto sebagai ketua DPR RI dari Partai Golkar yang terpilih melalui proses voting.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014