Tangerang (AntaraBanten) - Komite Masyarakat Tangsel Bersatu (KMTB) meminta agar proses pembentukan Mapolres dipercepat dalam rangka menekan angka kriminalitas dan peredaran narkotika di daerah ini.
Ketua Komite Masyarakat Tangsel Bersatu, Mustolih Siradj di Tangerang, Selasa, mengatakan, tingkat kerawanan di Tangerang Selatan sudah tergolong tinggi.
Ditambah lagi dengan peredaran narkotika karena Tangerang Selatan menjadi daerah lintasan dan strategis bagi pengedar.
Ia menuturkan, pengawasan hukum di Tangsel dilakukan oleh dua Polres yakni Polres Jakarta Selatan dan Polres Tangerang Kota.
"Akibatnya, karena pengawasan tidak dilakukan secara fokus, maka tingkat kriminalitas menjadi tinggi dan perlu dipercepat pembangunan Mapolres," ujarnya.
Beberapa kasus besar pun, lanjutnya, berada di Tangerang Selatan seperti pengungkapan ganja mencapai 1,2 ton, penggerebekan rumah industri sabu hingga penggerebekan pelaku teroris.
Bila di Tangerang Selatan telah terdapat Mapolres, maka kasus seperti itu akan bisa ditekan bahkan hilang karena pengawasan menjadi meningkat.
Walaupun, keputusan mengenai pembangunan Mapolres di Tangerang Selatan menjadi keputusan Mabes Polri.
"Kita akan mencoba untuk mengundang semua pihak yang terlibat termasuk dari Mabes Polri dalam membahas masalah ini," katanya.
Praktisi pendidikan kota Tangsel, Andi Kristianto mengatakan, percepatan keberadaan Mapolres Tangerang Selatan sangat tepat.
Karena, saat ini Tangerang Selatan dipegang oleh dua wilayah hukum yang berbeda. Sehingga, kerap kali warga merasa kesulitan dalam menyelesaikan masalah hukum.
"Tidak ada titik pusat bagi warga Tangsel untuk menyelesaikan sebuah kasus karena harus pergi ke Polres yang menjadi kewenangannya dan jaraknya berada di wilayah lain," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
Ketua Komite Masyarakat Tangsel Bersatu, Mustolih Siradj di Tangerang, Selasa, mengatakan, tingkat kerawanan di Tangerang Selatan sudah tergolong tinggi.
Ditambah lagi dengan peredaran narkotika karena Tangerang Selatan menjadi daerah lintasan dan strategis bagi pengedar.
Ia menuturkan, pengawasan hukum di Tangsel dilakukan oleh dua Polres yakni Polres Jakarta Selatan dan Polres Tangerang Kota.
"Akibatnya, karena pengawasan tidak dilakukan secara fokus, maka tingkat kriminalitas menjadi tinggi dan perlu dipercepat pembangunan Mapolres," ujarnya.
Beberapa kasus besar pun, lanjutnya, berada di Tangerang Selatan seperti pengungkapan ganja mencapai 1,2 ton, penggerebekan rumah industri sabu hingga penggerebekan pelaku teroris.
Bila di Tangerang Selatan telah terdapat Mapolres, maka kasus seperti itu akan bisa ditekan bahkan hilang karena pengawasan menjadi meningkat.
Walaupun, keputusan mengenai pembangunan Mapolres di Tangerang Selatan menjadi keputusan Mabes Polri.
"Kita akan mencoba untuk mengundang semua pihak yang terlibat termasuk dari Mabes Polri dalam membahas masalah ini," katanya.
Praktisi pendidikan kota Tangsel, Andi Kristianto mengatakan, percepatan keberadaan Mapolres Tangerang Selatan sangat tepat.
Karena, saat ini Tangerang Selatan dipegang oleh dua wilayah hukum yang berbeda. Sehingga, kerap kali warga merasa kesulitan dalam menyelesaikan masalah hukum.
"Tidak ada titik pusat bagi warga Tangsel untuk menyelesaikan sebuah kasus karena harus pergi ke Polres yang menjadi kewenangannya dan jaraknya berada di wilayah lain," katanya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014