Tangerang (AntaraBanten) - Aparat gabungan dari Polres Kota Tangerang dan Polres Jakarta Selatan serta Panwaslu siap untuk mengantisipasi konflik yang terjadi pascapemilihan presiden dan wakil presiden di Kota Tangerang Selatan.
Pembina Sentra Gakumdu Polresta Tangerang Kompol Kosbar mengatakan, Rabu, nantinya setiap lima TPS akan dijaga oleh dua personel kepolisian.
Sementara itu, jumlah TPS yang di Kota Tangerang Selatan sebanyak 2.410 titik yang tersebar di tujuh kecamatan.
"Bila ada laporan yang masuk dari masyarakat terkait temuan masalah di lapangan, maka kita akan langsung segera menyikapinya," ujarnya.
Oleh karena itu, Panwaslu yang juga melibatkan berbagai pihak, akan selalu melakukan komunikasi dan melapor setiap kejadian.
Lalu, petugas Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di setiap kelurahan juga harus bisa mengawasi adanya dokumen palsu para pemilih.
"Pengawas lapangan harus cermat mengantisipasi adanya pemilih yang memberikan hak suara tetapi tidak sesuai dengan aturan," ujarnya.
Ketua Panwaslu Tangsel Enggelhartia Bhayangkara mengatakan, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) harus menjadi terdepan dalam melakukan pengawasan pilpres.
"Setiap pelanggaran yang terjadi harus dicatat dan dilaporkan untuk dapat segera ditangani dan tidak berlarut- larut," tegasnya.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Data KPU Kota Tangsel Achmad Mudjahid Zein, jumlah DPT yang tercatat yakni 963.461 jiwa pemilih dengan rincian 959. 146 jiwa DPT dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) 4.351 pemilih.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diikuti oleh dua pasangan calon yakni Prabowo - Hatta dan Joko Widodo - Jusuf Kalla.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
Pembina Sentra Gakumdu Polresta Tangerang Kompol Kosbar mengatakan, Rabu, nantinya setiap lima TPS akan dijaga oleh dua personel kepolisian.
Sementara itu, jumlah TPS yang di Kota Tangerang Selatan sebanyak 2.410 titik yang tersebar di tujuh kecamatan.
"Bila ada laporan yang masuk dari masyarakat terkait temuan masalah di lapangan, maka kita akan langsung segera menyikapinya," ujarnya.
Oleh karena itu, Panwaslu yang juga melibatkan berbagai pihak, akan selalu melakukan komunikasi dan melapor setiap kejadian.
Lalu, petugas Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di setiap kelurahan juga harus bisa mengawasi adanya dokumen palsu para pemilih.
"Pengawas lapangan harus cermat mengantisipasi adanya pemilih yang memberikan hak suara tetapi tidak sesuai dengan aturan," ujarnya.
Ketua Panwaslu Tangsel Enggelhartia Bhayangkara mengatakan, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) harus menjadi terdepan dalam melakukan pengawasan pilpres.
"Setiap pelanggaran yang terjadi harus dicatat dan dilaporkan untuk dapat segera ditangani dan tidak berlarut- larut," tegasnya.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Data KPU Kota Tangsel Achmad Mudjahid Zein, jumlah DPT yang tercatat yakni 963.461 jiwa pemilih dengan rincian 959. 146 jiwa DPT dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) 4.351 pemilih.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diikuti oleh dua pasangan calon yakni Prabowo - Hatta dan Joko Widodo - Jusuf Kalla.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014