Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengaku mendukung terbentuknya Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif (HI) di Provinsi Banten.
Andika akan meminta OPD (organisasi perangkat daerah) di Pemprov Banten membantu pembentukan gugus tugas tersebut hingga mendorong diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tata kerja gugus tugas tersebut di Provinsi Banten.
Baca juga: Dispora-NPC Banten diminta bersinergi dalam fasilitasi olahraga disabilitas
“Tentu saja ini menjadi concern kami di Pemprov Banten. Makanya saya, juga Pak Gubernur mendorong terbentuknya gugus tugas ini,” kata Andika usai membuka rapat kordinasi pembentukan Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif Provinsi Banten di Aula gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemprov Banten, di Serang, Rabu.
Hadir pada rapat tersebut Bunda PAUD Provinsi Banten Adde Rosi Choerunnissa, Ketua Himpunan PAUD Indonesia (Himpaudi) Banten Yayah Rukiyah dan perwakilan OPD Pemprov Banten.
Menurut Andika, sesuai dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2013, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD-HI kata Andika, penting untuk diimplementasikan di layanan pendidikan dasar seperti Pendidikan Anak Usia Dini.
Untuk itu kata Andika, diperlukan strategi dan sasaran yang sesuai dengan arah kebijakan PAUD-HI. Selain itu, perlunya kolaborasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan PAUD-HI antara kementerian dan lembaga terkait.
“Perlunya pemahaman para pemangku kepentingan baik pengambil kebijakan, penyelenggara, dan masyarakat akan pentingnya PAUD-HI," kata dia.
Sementara itu Bunda PAUD Banten Adde Rosi Choerunnisa mengatakan, masih terdapat beberapa tantangan PAUD di Provinsi Banten mulai dari belum semua lembaga PAUD terakreditasi kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kompetensi, pembelajaran PAUD yang masih berorientasi pada calistung hingga layanan PAUD yang belum terintegrasi secara holistik.
“Belum lagi kalau kita bicara kesejahteraan para pendidik yang masih rendah. Tentunya berbagai permasalahan tersebut akan bisa diatasi dengan adanya komitmen kita semua serta koordinasi yang baik dengan semua pihak dan stake holder terkait” kata Ade yang juga istri Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy ini.
Anggota Komisi III DPR RI dari dapil Banten I ini mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut peran Bunda PAUD kabupaten/kota sebagaimana dirinya yang menyandang amanah tersebut di Provinsi Banten, harusn dilakukan lebih optimal dengan dibentuknya pokja atau gugus tugas.
“Di DKI Jakarta, Jabar bahkan Aceh sudah ada gugus tugas PAUD HI ini yang diketuai Kepala Bappeda. Jadi tidak ada cerita nanti pengajuan program dan anggaran OPD terkait PAUD HI dicoret,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
Andika akan meminta OPD (organisasi perangkat daerah) di Pemprov Banten membantu pembentukan gugus tugas tersebut hingga mendorong diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tata kerja gugus tugas tersebut di Provinsi Banten.
Baca juga: Dispora-NPC Banten diminta bersinergi dalam fasilitasi olahraga disabilitas
“Tentu saja ini menjadi concern kami di Pemprov Banten. Makanya saya, juga Pak Gubernur mendorong terbentuknya gugus tugas ini,” kata Andika usai membuka rapat kordinasi pembentukan Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif Provinsi Banten di Aula gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemprov Banten, di Serang, Rabu.
Hadir pada rapat tersebut Bunda PAUD Provinsi Banten Adde Rosi Choerunnissa, Ketua Himpunan PAUD Indonesia (Himpaudi) Banten Yayah Rukiyah dan perwakilan OPD Pemprov Banten.
Menurut Andika, sesuai dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2013, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD-HI kata Andika, penting untuk diimplementasikan di layanan pendidikan dasar seperti Pendidikan Anak Usia Dini.
Untuk itu kata Andika, diperlukan strategi dan sasaran yang sesuai dengan arah kebijakan PAUD-HI. Selain itu, perlunya kolaborasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan PAUD-HI antara kementerian dan lembaga terkait.
“Perlunya pemahaman para pemangku kepentingan baik pengambil kebijakan, penyelenggara, dan masyarakat akan pentingnya PAUD-HI," kata dia.
Sementara itu Bunda PAUD Banten Adde Rosi Choerunnisa mengatakan, masih terdapat beberapa tantangan PAUD di Provinsi Banten mulai dari belum semua lembaga PAUD terakreditasi kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kompetensi, pembelajaran PAUD yang masih berorientasi pada calistung hingga layanan PAUD yang belum terintegrasi secara holistik.
“Belum lagi kalau kita bicara kesejahteraan para pendidik yang masih rendah. Tentunya berbagai permasalahan tersebut akan bisa diatasi dengan adanya komitmen kita semua serta koordinasi yang baik dengan semua pihak dan stake holder terkait” kata Ade yang juga istri Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy ini.
Anggota Komisi III DPR RI dari dapil Banten I ini mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut peran Bunda PAUD kabupaten/kota sebagaimana dirinya yang menyandang amanah tersebut di Provinsi Banten, harusn dilakukan lebih optimal dengan dibentuknya pokja atau gugus tugas.
“Di DKI Jakarta, Jabar bahkan Aceh sudah ada gugus tugas PAUD HI ini yang diketuai Kepala Bappeda. Jadi tidak ada cerita nanti pengajuan program dan anggaran OPD terkait PAUD HI dicoret,” katanya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021