Pandeglang (AntaraBanten) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Lingkungan (Gempal), Rabu, melakukan aksi demo di depan Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mendesak pemerintah Kabupaten Pandeglang menutup kegiatan penambangan pasir besi oleh PT Sankay Jaya Mandiri (SJM) yang diduga ilegal.
Dalam unjuk rasa tersebut, perwakilan pengunjuk rasa secara bergantian menyampaikan aspirasinya, yang diantaranya menunjuk Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Firman Abdul Kadir sebagai biang persoalan karena tidak bisa mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan penambangan ilegal oleh perusahaan di Desa Rancecet, Kecamatan Cimanggu.
"Perbedaan pendapat antara Dinas Koperasi (Dinkop) dan UMKM, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dan BPPT, merupakan salah satu indikasi adanya dugaan kongkolingkong," kata Bambang Ferdiansyah, koordiantor unjuk rasa, dalam orasinya.
Menurut dia, jika semua sumber daya alam (SDA) dirusak dan dieksploitasi seperti itu, maka bagaimana nasib masyarakat Pandeglang ke depannya.
"Tiga instansi terkait itu, saling lempar tanggungjawab soal pertambangan pasir besi Rancecet. Lalu bagaimana ketegasan seorang bupati dalam menanggapi masalah ini," katanya.
Dampak dari eksploitasi alam yang dilakukan secara massif oleh pemodal yang melakukan konspirasi busuk, hanya untuk mengeruk keuntungan semata, tanpa berfikir dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
Keberadaan alat berat di lokasi tambang, ujar Bambang, merupakan pelanggaran yang dilakukan pemodal. Padahal, izin pertambangan rakyat (IPR) yang diberikan pemerintah daerah jelas-jelas dilanggar dan dilangkahi.
"Karena itu, kita mendesak kepada BPPT, Distamben, Dinkop dan UMKM serta para pihak terkait untuk meninjau ulang serta menutup pertambangan pasir besi tersebut, dan bupati segera mencopot Firman Abdul Kadir dari jabatannya sebagai Kepala BPPT," katanya.
Nipal Sutisna, pengunjuk rasa lainnya mengatakan para pemodal dengan mudahnya melakukan usahanya di wilayah Pandeglang, tanpa memperhatikan kondisi dan kepentingan masyarakat, dan kedatangan para pemodal itu seolah melakukan kerjasama yang busuk dengan sejumlah pejabat instansi terkait.
"Kami mencium adanya dugaan suap, yang diberikan pemodal kepada pemangku kebijakan di pemerintahan ini, jangan korbankan alam dan masyarakat pak, mereka butuh hidup dan makan juga," katanya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2013