Terkait molornya pembayaran honor daerah 2.500 guru Madrasah Diniyah se Kota Cilegon, DPD Alkhairiyah kota Cilegon akan mendatangi kantor kementerian agama kota Cilegon.
Ketua DPD Al-Khairiyah Cilegob Sayuti mengatakan perlu bertemu langsung dengan kepala Kemenag Cilegon untuk mengetahui alasan honor guru dirapel hingga berbulan-bulan.
"Persoalan ini karena kami menilai keterlambatan ini bukan dikarenakan dari pemerintah Kota Cilegon sendiri, tetapi diduga keterlambatan ini karena dari unsur Kemenag Kota Cilegon itu sendiri," kata Sayuti, Jumat 7 Mei 2021.
Lebih labjut, Sayuti merasa kasian dengan para guru MDTA dalam beberapa berita sudah disampaikan bahwa pemerintah kota cilegon sejatinya sudah siap untuk mencairkan.
"Di media sosial, seperti komentar disampaikan oleh akun heldyagustian, bahwa pihak pemerintah Kota Cilegon sudah menyelesaikan, kini masalahnya ada di Kemenag," kata Sayuti.
Dalam hal ini, DPD Alkhairiyah Kota Cilegon meminta Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon untuk segera mengambil langkah cepat menangani persoalan honor daerah guru madraha.
"Kamis sangat serius menyikapi persoalan ini. Jika tidak kami akan melayangkan surat ke Kanwil Kemenag Provinsi Banten untuk mengevaluasi kinerja kepala Kemenag Kota Cilegon dan Kasie Pakis yang menangani hal itu, " tegas Sayuti.
DPD Al-Khairiyah Cilegon menilai, bahwa pihak Kemenag Kota Cilegon telah gagap dan lambat dalam menyelesaikan persoalan madrasah yang secara tupoksi dibawah naunganya. Perlu ada ada evaluasi serius dari Kanwil Kemenag Banten terkait persoalan ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
Ketua DPD Al-Khairiyah Cilegob Sayuti mengatakan perlu bertemu langsung dengan kepala Kemenag Cilegon untuk mengetahui alasan honor guru dirapel hingga berbulan-bulan.
"Persoalan ini karena kami menilai keterlambatan ini bukan dikarenakan dari pemerintah Kota Cilegon sendiri, tetapi diduga keterlambatan ini karena dari unsur Kemenag Kota Cilegon itu sendiri," kata Sayuti, Jumat 7 Mei 2021.
Lebih labjut, Sayuti merasa kasian dengan para guru MDTA dalam beberapa berita sudah disampaikan bahwa pemerintah kota cilegon sejatinya sudah siap untuk mencairkan.
"Di media sosial, seperti komentar disampaikan oleh akun heldyagustian, bahwa pihak pemerintah Kota Cilegon sudah menyelesaikan, kini masalahnya ada di Kemenag," kata Sayuti.
Dalam hal ini, DPD Alkhairiyah Kota Cilegon meminta Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon untuk segera mengambil langkah cepat menangani persoalan honor daerah guru madraha.
"Kamis sangat serius menyikapi persoalan ini. Jika tidak kami akan melayangkan surat ke Kanwil Kemenag Provinsi Banten untuk mengevaluasi kinerja kepala Kemenag Kota Cilegon dan Kasie Pakis yang menangani hal itu, " tegas Sayuti.
DPD Al-Khairiyah Cilegon menilai, bahwa pihak Kemenag Kota Cilegon telah gagap dan lambat dalam menyelesaikan persoalan madrasah yang secara tupoksi dibawah naunganya. Perlu ada ada evaluasi serius dari Kanwil Kemenag Banten terkait persoalan ini.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021