Tangerang, (ANTARABanten) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai perguruan tinggi melakukan aksi demo terkait 100 hari kinerja pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Banten Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie.
"100 hari kinerja wali kota dinilai gagal dalam menetapkan langkah awal janji politiknya," kata koordinator aksi Agil Nopemberiyanto di Tangerang, Kamis.
Agil menuturkan, ada lima kegagalan dari target Wali Kota Tangerang Selatan yakni mengenai pendidikan murah, penanganan sampah, pelayanan kesehatan, perbaikan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.
Langkah Wali Kota Tangerang Selatan dengan merevisi Perwal pendidikan, dinilai lambat. Meski telah menetapkan untuk tidak mengambil biaya DSP bagi peserta didik SD, SMP dan SMA.
Namun, dalam realisasinya, masih banyak kepala sekolah yang telah melakukan hal tersebut. Bahkan, kepala sekolah yang terbukti, tidak diberikan sanksi apapun.
"Pemkot seakan menutup mata terhadap kejadian tersebut. Maka, revisi perwal yang dilakukan wali kota dinilai tidak berguna," katanya.
Kemudian, untuk penanganan sampah, belum tersedianya bak sampah di pinggir jalan. Hal tersebut membuat masyarakat terpaksa membuang sampah di median jalan.
"Bila proses TPA Cipeucang masih lama, maka seharusnya dibuatkan saja dahulu bak sampah agar tidak tercecer. Namun, kenyataan tetap saja," katanya.
Lalu, untuk pelayanan kesehatan, masih banyak masyarakat yang dipungut biaya saat melakukan pengobatan di Puskesmas.
"Kami harapkan agar retribusi kesehatan kepada msyarakat menengah ke bawah dicabut. Karena, akan semakin membebani," katanya.
Perbaikan infrastruktur yang saat ini belum berjalan. Memasuki triwulan ketiga, belum ada perbaikan jalan yang dilakukan Pemkot Tangsel.
"Belum adanya perbaikan jalan membuat kemacetan tidak teratasi. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat dan pelaku usaha," katanya.
Untuk tata kelola pemerintahan, masih terdapatnya pungutan liar yang dilakukan pejabat pemerintahan.
"Perizinan yang sangat sulit dan mahal membuat maraknya pungli oleh pajabt pemerintahan," katanya.
Pantauan dilokasi kantor Pemkot Tangerang Selatan, sejumlah mahasiswa masih melakukan aksi demo. Dalam aksinya, mereka membakar ban bekas.
Akibat aksi demo mahasiswa tersebut, membuat lalu lintas di depan kantor wali kota Tangerang Selatan mengalami kemacetan.
Puluhan aparat kepolsian dari Polsek Pamulang, Polres Jakarta Selatan dan Polres Metro Tangerang serta Satpol PP menjaga aksi demo.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2011
"100 hari kinerja wali kota dinilai gagal dalam menetapkan langkah awal janji politiknya," kata koordinator aksi Agil Nopemberiyanto di Tangerang, Kamis.
Agil menuturkan, ada lima kegagalan dari target Wali Kota Tangerang Selatan yakni mengenai pendidikan murah, penanganan sampah, pelayanan kesehatan, perbaikan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.
Langkah Wali Kota Tangerang Selatan dengan merevisi Perwal pendidikan, dinilai lambat. Meski telah menetapkan untuk tidak mengambil biaya DSP bagi peserta didik SD, SMP dan SMA.
Namun, dalam realisasinya, masih banyak kepala sekolah yang telah melakukan hal tersebut. Bahkan, kepala sekolah yang terbukti, tidak diberikan sanksi apapun.
"Pemkot seakan menutup mata terhadap kejadian tersebut. Maka, revisi perwal yang dilakukan wali kota dinilai tidak berguna," katanya.
Kemudian, untuk penanganan sampah, belum tersedianya bak sampah di pinggir jalan. Hal tersebut membuat masyarakat terpaksa membuang sampah di median jalan.
"Bila proses TPA Cipeucang masih lama, maka seharusnya dibuatkan saja dahulu bak sampah agar tidak tercecer. Namun, kenyataan tetap saja," katanya.
Lalu, untuk pelayanan kesehatan, masih banyak masyarakat yang dipungut biaya saat melakukan pengobatan di Puskesmas.
"Kami harapkan agar retribusi kesehatan kepada msyarakat menengah ke bawah dicabut. Karena, akan semakin membebani," katanya.
Perbaikan infrastruktur yang saat ini belum berjalan. Memasuki triwulan ketiga, belum ada perbaikan jalan yang dilakukan Pemkot Tangsel.
"Belum adanya perbaikan jalan membuat kemacetan tidak teratasi. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat dan pelaku usaha," katanya.
Untuk tata kelola pemerintahan, masih terdapatnya pungutan liar yang dilakukan pejabat pemerintahan.
"Perizinan yang sangat sulit dan mahal membuat maraknya pungli oleh pajabt pemerintahan," katanya.
Pantauan dilokasi kantor Pemkot Tangerang Selatan, sejumlah mahasiswa masih melakukan aksi demo. Dalam aksinya, mereka membakar ban bekas.
Akibat aksi demo mahasiswa tersebut, membuat lalu lintas di depan kantor wali kota Tangerang Selatan mengalami kemacetan.
Puluhan aparat kepolsian dari Polsek Pamulang, Polres Jakarta Selatan dan Polres Metro Tangerang serta Satpol PP menjaga aksi demo.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2011