Layanan informasi publik Antara Digital Media sejalan dengan transparansi menuju "clean governance" dan "good governance" sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Hal itu dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kominfotur) Kementerian bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Marsda TNI Rus Nurhadi dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi bertema "Optimalisasi Diseminasi Informasi Kinerja Pemerintah Melalui Layanan Antara Digital Media Menuju Masyarakat Informatif" di Kabupaten Serang, Banten, Senin (12/4).
Rus Nurhadi menjelaskan, pemilihan Provinsi Banten sebagai lokus kegiatan ini karena raihan kategori "Informatif" tahun 2020 dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
Rus Nurhadi juga menyinggung soal era Industri 4.0 yang telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, salah satunya transparansi informasi.
"Di sini peran Antara Digital Media dibutuhkan untuk menangkal berita bohong (hoaks), radikalisme, penanganan pandemi COVID-19, termasuk program vaksinasi nasional yang saat ini sedang digencarkan," ujar Rus Nurhadi.
Senada dengan Rus Nurhadi, Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bambang Gunawan, mengatakan pihaknya sangat mendukung layanan Antara Digital Media untuk menghindari mispersepsi soal informasi.
“Sebagai contoh, saat berita pemerintah ingin menaikkan premi BPJS Kesehatan, banyak masyarakat memprotes kebijakan tersebut, dan menyebut pemerintah tidak peka terhadap kondisi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Padahal nyatanya kenaikan iuran tersebut hanya untuk golongan tertentu,” ujar Bambang.
CEO Antara Digital Media Darmadi menerima cindera mata dari Deputi VII Kemenko Polhukam Marsda TNI Rus Nurhadi (Foto Antara Digital Media)
Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Iwan Kurniawan, menyebutkan layanan informasi publik Antara Digital Media ini sejalan dengan program prioritas nasional, yakni transformasi digital.
“Program Diskominfo sangat strategis di era digital, peningkatan perannya di tengah masyarakat salah satunya bisa disiasati dengan kemitraan,” ujar Iwan.
Sementara itu, Asda II Pemerintah Provinsi Banten, M. Yusuf, saat menyampaikan sambutan Gubernur Wahidin Halim, menyambut baik FKK ini, serta berharap layanan informasi publik milik Antara Digital Media dapat membantu mengangkat potensi daerah dan pariwisata untuk menarik investasi, selain juga untuk menangkal hoaks yang banyak beredar di media sosial.
Ditambahkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten, Eneng Nurcahyati, di era digital, keberadaan Digital-Out-Of-Home (DOOH) dinilai sangat penting karena menjadi media diseminasi informasi daerah yang efektif.
Mendengar paparan dari narasumber Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenkominfo, dan Pemprov Banten, CEO Antara Digital Media Darmadi Kembali meyakinkan bahwa media DOOH yang dimilikinya akan sangat bermanfaat untuk menyampaikan informasi, program-program dan capaian pembangunan pemerintah kepada masyarakat.
Darmadi menegaskan, saat ini perusahaan tengah mempercepat realisasi kerjasama dengan pemerintah daerah di Indonesia untuk semakin memaksimalkan diseminasi informasi kepada masyarakat.
