Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk membuat dan menjelaskan tahapan imunisasi COVID-19 yang harus dilakukan.
"Yang jadi 'concern' masyarakat saat ini juga akses masyarakat terhadap vaksin ini seperti apa, bagaimana masyarakat bisa mengakses vaksin ini karena penduduk kita ini gede banget, besar sekali," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin.
Baca juga: Presiden nilai UU Cipta Kerja jadi jalan reformasi struktural bagi UMKM
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan topik "Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi" yang dihadiri langsung para menteri terkait.
"Maka dipastikan bahwa vaksinasi ini akan berjalan dan dilakukan secara bertahap dan hal ini perlu dijelaskan secara jelas, secara gamblang kepada masyarakat," tambah Presiden.
Presiden Jokowi meminta para menteri untuk menjelaskan siapa saja kelompok masyarakat yang mendapatkan prioritas imunisasi lebih awal dengan vaksin yang saat ini sedang disiapkan.
"Kenapa mereka dulu, itu harus dijelaskan, mengapa mereka mendapatkan prioritas, selain itu juga masalah yang berkaitan dengan ada yang gratis, ada yang mandiri atau bayar sendiri juga pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat," ungkap Presiden.
Presiden meminta disiapkan aturannya sejak awal dan dengan harga yang terjangkau.
Sebelumnya Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan
Sasaran penerima vaksin COVID-19 adalah sebanyak 160 juta orang dengan vaksin yang harus disediakan adalah 320 juta dosis vaksin dengan rincian:
1. Garda terdepan seperti medis dan paramedis "contact tracing", pelayanan publik TNI/Polri, aparat hukum sejumlah 3.497.737 orang dengan kebutuhan vaksin 6.995.474 dosis.
2. Masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW) sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang dengan jumlah vaksin 11.248.00 dosis.
3. Seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat perguruan tinggi) sejumlah 4.361.197 orang dengan jumlah vaksin 8.722.394 orang.
4. Aparatur pemerintah (pusat, daerah dan legislatif) sejumlah 2.305.689 orang dengan total vaksin 4.611.734 dosis.
5. Peserta PBJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 86.622.867 orang dengan kebutuhan vaksin 173.245.734 dosis.
6. Ditambah masyarakat dan pelaku perekonomian lain berusia 19-59 tahun sebanyak 57.548.500 orang dengan kebutuhan vaksin 115.097.000 dosis.
Airlangga juga memastikan tiga juta vaksin COVID-19 dari Sinovac siap masuk Indonesia akhir 2020 meski perlu waktu untuk kegiatan imunisasi karena menunggu uji sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Indonesia meneken kesepakatan untuk pengadaan 143 juta dosis konsentrat vaksin yang dimulai November 2020 dengan Sinovac, kemudian Sinopharm dan CanSino masing-masing 65 juta dan 15 juta hingga 20 juta konsentrat vaksin.
Selain dengan China, Indonesia menjalin kerja sama vaksin dengan perusahaan teknologi G-24 asal Uni Emirat Arab (UAE) pertengahan Agustus dengan memasok 10 juta dosis vaksin melalui kerja sama dengan PT Kimia Farma.
Kemudian masih ada 100 juta dosis vaksin COVID-19 yang diproduksi AstraZeneca diharapkan dapat dilakukan pengiriman pertama pada Maret 2021.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
"Yang jadi 'concern' masyarakat saat ini juga akses masyarakat terhadap vaksin ini seperti apa, bagaimana masyarakat bisa mengakses vaksin ini karena penduduk kita ini gede banget, besar sekali," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin.
Baca juga: Presiden nilai UU Cipta Kerja jadi jalan reformasi struktural bagi UMKM
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan topik "Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi" yang dihadiri langsung para menteri terkait.
"Maka dipastikan bahwa vaksinasi ini akan berjalan dan dilakukan secara bertahap dan hal ini perlu dijelaskan secara jelas, secara gamblang kepada masyarakat," tambah Presiden.
Presiden Jokowi meminta para menteri untuk menjelaskan siapa saja kelompok masyarakat yang mendapatkan prioritas imunisasi lebih awal dengan vaksin yang saat ini sedang disiapkan.
"Kenapa mereka dulu, itu harus dijelaskan, mengapa mereka mendapatkan prioritas, selain itu juga masalah yang berkaitan dengan ada yang gratis, ada yang mandiri atau bayar sendiri juga pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat," ungkap Presiden.
Presiden meminta disiapkan aturannya sejak awal dan dengan harga yang terjangkau.
Sebelumnya Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan
Sasaran penerima vaksin COVID-19 adalah sebanyak 160 juta orang dengan vaksin yang harus disediakan adalah 320 juta dosis vaksin dengan rincian:
1. Garda terdepan seperti medis dan paramedis "contact tracing", pelayanan publik TNI/Polri, aparat hukum sejumlah 3.497.737 orang dengan kebutuhan vaksin 6.995.474 dosis.
2. Masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW) sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang dengan jumlah vaksin 11.248.00 dosis.
3. Seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat perguruan tinggi) sejumlah 4.361.197 orang dengan jumlah vaksin 8.722.394 orang.
4. Aparatur pemerintah (pusat, daerah dan legislatif) sejumlah 2.305.689 orang dengan total vaksin 4.611.734 dosis.
5. Peserta PBJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 86.622.867 orang dengan kebutuhan vaksin 173.245.734 dosis.
6. Ditambah masyarakat dan pelaku perekonomian lain berusia 19-59 tahun sebanyak 57.548.500 orang dengan kebutuhan vaksin 115.097.000 dosis.
Airlangga juga memastikan tiga juta vaksin COVID-19 dari Sinovac siap masuk Indonesia akhir 2020 meski perlu waktu untuk kegiatan imunisasi karena menunggu uji sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Indonesia meneken kesepakatan untuk pengadaan 143 juta dosis konsentrat vaksin yang dimulai November 2020 dengan Sinovac, kemudian Sinopharm dan CanSino masing-masing 65 juta dan 15 juta hingga 20 juta konsentrat vaksin.
Selain dengan China, Indonesia menjalin kerja sama vaksin dengan perusahaan teknologi G-24 asal Uni Emirat Arab (UAE) pertengahan Agustus dengan memasok 10 juta dosis vaksin melalui kerja sama dengan PT Kimia Farma.
Kemudian masih ada 100 juta dosis vaksin COVID-19 yang diproduksi AstraZeneca diharapkan dapat dilakukan pengiriman pertama pada Maret 2021.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020