Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Prof Aris Junaidi meminta agar mahasiswa tidak melakukan kekerasan dalam aksi unjuk rasa.
"Menyampaikan aspirasi silahkan dilakukan dengan baik. Tidak perlu anarkis, kekerasan dan tidak perlu berlebihan," ujar Aris dalam telekonferensi di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Polres Jakarta Utara amankan 296 pelajar hendak demo tolak UU Cipta Kerja
Dia menyarankan mahasiswa agar lebih baik belajar dengan baik selama pembelajaran dilakukan di rumah. Apalagi Kemendikbud telah menggelontorkan bantuan pulsa selama empat bulan ke depan.
"Gunakan bantuan pulsa tersebut untuk mengakses situs-situs pembelajaran. Belajar dengan baik," imbuh dia.
Sebelumnya, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan aksi unjuk rasa menolak adanya UU Cipta Kerja. Aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari tersebut berlangsung ricuh.
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian, mengatakan pihaknya sepakat menolak dan mengusahakan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
BEM SI juga meminta agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
Remy mengatakan sejumlah pasal di UU tersebut membuat khawatir dan meresahkan masyarakat. Aksi demonstrasi mahasiswa tersebut turut pula didukung sejumlah dosen di perguruan tinggi.
Penolakan UU tersebut tidak hanya para buruh, mahasiswa tetapi juga sejumlah guru besar, dekan, dan akademisi di 67 perguruan tinggi.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
"Menyampaikan aspirasi silahkan dilakukan dengan baik. Tidak perlu anarkis, kekerasan dan tidak perlu berlebihan," ujar Aris dalam telekonferensi di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Polres Jakarta Utara amankan 296 pelajar hendak demo tolak UU Cipta Kerja
Dia menyarankan mahasiswa agar lebih baik belajar dengan baik selama pembelajaran dilakukan di rumah. Apalagi Kemendikbud telah menggelontorkan bantuan pulsa selama empat bulan ke depan.
"Gunakan bantuan pulsa tersebut untuk mengakses situs-situs pembelajaran. Belajar dengan baik," imbuh dia.
Sebelumnya, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan aksi unjuk rasa menolak adanya UU Cipta Kerja. Aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari tersebut berlangsung ricuh.
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian, mengatakan pihaknya sepakat menolak dan mengusahakan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
BEM SI juga meminta agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
Remy mengatakan sejumlah pasal di UU tersebut membuat khawatir dan meresahkan masyarakat. Aksi demonstrasi mahasiswa tersebut turut pula didukung sejumlah dosen di perguruan tinggi.
Penolakan UU tersebut tidak hanya para buruh, mahasiswa tetapi juga sejumlah guru besar, dekan, dan akademisi di 67 perguruan tinggi.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020