Sebanyak 2.390 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) menjalani tes cepat COVID-19 sebelum mereka bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.
"Sementara ini rapid test sedang berjalan di semua puskesmas," kata Ketua KPU Kota Makassar Faridl Wajdi saat dihubungi soal kesiapan pilkada serentak, Sabtu.
Menurut dia, tes cepat ini untuk memastikan petugas steril saat menjalankan tugas pendataan pemilih di lapangan mulai 15 Juli nanti.
Selain itu, sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa seluruh penyelenggara wajib mengikuti tes bebas COVID-19.
"Bagi PPDP yang hasilnya dinyatakan reaktif, langsung diganti," kata Faridl Wajdi menegaskan.
Terkait dengan penyediaan alat rapid test dan pembiayaanya, dia menyatakan bahwa pihaknya yang menanggung karena sudah ada bantuan anggaran pusat melalui APBN sebesar Rp4,1 miliar.
Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut juga untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), termasuk segala yang berkaitan dengan protokol kesehatan COVID-19.
Bagi petugas ad hoc lainnya, seperti panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), kata aktivis LBH Makassar ini, masih akan dikoordinasikan.
"Kami prioritaskan dahulu PPDP sembari menunggu kebijakan dari pusat bagaimana nantinya petugas ad hoc lainnya karena tahapan sekarang masih pendataan faktual pemilih," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin mengatakan bahwa rapid test terhadap PPDP sedang berjalan di puskesmas.
"Untuk APD dan alat rapid test, mereka (KPU) sendiri yang mengadakan. Kami tinggal membantu melaksanakan pemeriksaan. Saat ini baru 300-an orang mengikuti tes itu," ucapnya di Posko Induk Gugus Tugas COVID-19 Kota Makassar.
Mengenai anggaran penyediaan alat rapid test, Naisyah menambahkan bahwa KPU telah menyiapkan anggaran tersebut yang berasal dari APBN.
Di tempat yang sama, Pejabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan bahwa rapid test terhadap petugas ad hoc sudah ada kerja sama dengan dinas kesehatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
"Sementara ini rapid test sedang berjalan di semua puskesmas," kata Ketua KPU Kota Makassar Faridl Wajdi saat dihubungi soal kesiapan pilkada serentak, Sabtu.
Menurut dia, tes cepat ini untuk memastikan petugas steril saat menjalankan tugas pendataan pemilih di lapangan mulai 15 Juli nanti.
Selain itu, sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa seluruh penyelenggara wajib mengikuti tes bebas COVID-19.
"Bagi PPDP yang hasilnya dinyatakan reaktif, langsung diganti," kata Faridl Wajdi menegaskan.
Terkait dengan penyediaan alat rapid test dan pembiayaanya, dia menyatakan bahwa pihaknya yang menanggung karena sudah ada bantuan anggaran pusat melalui APBN sebesar Rp4,1 miliar.
Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut juga untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), termasuk segala yang berkaitan dengan protokol kesehatan COVID-19.
Bagi petugas ad hoc lainnya, seperti panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), kata aktivis LBH Makassar ini, masih akan dikoordinasikan.
"Kami prioritaskan dahulu PPDP sembari menunggu kebijakan dari pusat bagaimana nantinya petugas ad hoc lainnya karena tahapan sekarang masih pendataan faktual pemilih," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin mengatakan bahwa rapid test terhadap PPDP sedang berjalan di puskesmas.
"Untuk APD dan alat rapid test, mereka (KPU) sendiri yang mengadakan. Kami tinggal membantu melaksanakan pemeriksaan. Saat ini baru 300-an orang mengikuti tes itu," ucapnya di Posko Induk Gugus Tugas COVID-19 Kota Makassar.
Mengenai anggaran penyediaan alat rapid test, Naisyah menambahkan bahwa KPU telah menyiapkan anggaran tersebut yang berasal dari APBN.
Di tempat yang sama, Pejabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan bahwa rapid test terhadap petugas ad hoc sudah ada kerja sama dengan dinas kesehatan.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020