Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengapresiasi keputusan Pemerintah NTT untuk belum membuka kembali sekolah-sekolah di provinsi berbasis kepulauan itu.
"Saya mengapresiasi keputusan untuk belum membuka kembali sekolah-sekolah, karena memang anak-anak harus dilindungi hak kesehatannya," Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa kepada ANTARA di Kupang, Kamis.
Pemerintah Provinsi NTT memutuskan untuk membuka kembali seluruh aktivitas di wilayah itu mulai 15 Juni 2020, kecuali sekolah-sekolah.
Menurut dia, layanan pendidikan memang mesti harus belajar dari rumah sambil mencermati perkembangan COVID-19 di bulan Juni mendatang.
Dia mengatakan, sebagai mitra komisi V terkhusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT telah menyampaikan beberapa pokok pikiran, termasuk menghadapi proses penerimaan siswa baru.
"Komisi V sebagai minta pendidikan, kami juga telah menyampaikan beberapa pokok pikiran, termasuk menghadapi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Juli mendatang," katanya menambahkan.
Dia berharap, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menyiapkan skenario terbaik, agar proses PPDB dapat berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga tidak menimbulkan klaster baru di kalangan anak didik. ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
"Saya mengapresiasi keputusan untuk belum membuka kembali sekolah-sekolah, karena memang anak-anak harus dilindungi hak kesehatannya," Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa kepada ANTARA di Kupang, Kamis.
Pemerintah Provinsi NTT memutuskan untuk membuka kembali seluruh aktivitas di wilayah itu mulai 15 Juni 2020, kecuali sekolah-sekolah.
Menurut dia, layanan pendidikan memang mesti harus belajar dari rumah sambil mencermati perkembangan COVID-19 di bulan Juni mendatang.
Dia mengatakan, sebagai mitra komisi V terkhusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT telah menyampaikan beberapa pokok pikiran, termasuk menghadapi proses penerimaan siswa baru.
"Komisi V sebagai minta pendidikan, kami juga telah menyampaikan beberapa pokok pikiran, termasuk menghadapi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Juli mendatang," katanya menambahkan.
Dia berharap, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menyiapkan skenario terbaik, agar proses PPDB dapat berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga tidak menimbulkan klaster baru di kalangan anak didik. ***2***
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020