Selasa, 23 Mei 2017

Pemprov Banten Minta Perusahaan Bantu Kurangi Kemiskinan

id Pemprov Banten Minta Perusahaan Bantu Kurangi Kemiskinan
Cilegon (Antara News) - Pemerintah Provinsi Banten meminta perusahaan-perusahaan yang ada di Banten bersinergi melalui Forum Corporate Sosial Responsibility (CSR) membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, melalui penyaluran CSR perusahaan.

"Kami berharap forum CSR berpartisipasi dalam mengatasi persoalan pembangunan di Banten, misalnya prioritas pada bidang pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu indikator dari kemiskinan," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana usai pembukaan 'Gathering Gubernur Banten Dengan Direksi Perusahaan Dalam Rangka Forum Kordinasi CSR Kesos Tahun 2017' di Cilegon, Kamis.

Ia mengatakan dengan ribuan perusahaan yang ada di Banten, bisa berbagi tugas antara pemerintah dengan perusahaan melalui CSR untuk mengatasi persoalan kemiskinan tersebut. Sebab, dengan program yang dilaksanakan pemerintah saat ini seperti bantuan bersyarat Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu, rehabilitasi rumah tidak layak huni, program PKH dan lainnya, belum mampu menjangkau semua rumah tangga miskin di Banten.

"Jumlah rumah tangga miskin di Banten sekitar 654 ribu lebih, yang tersentuh program APBD melalui bantuan bersyarat hanya 48.064 KK dan program PHK 178.071 KK. Jadi masih ada sekitar 428.651 yang belum terfasilitasi," kata Nurhana.

Sehingga, kata dia, dengan adanya forum CSR ini diharapkan dapat meringankan beban pemerintah melalui program yang ada, terutama bagi warga miskin atau rumah tangga sasaran yang ada di sekitar perusahaan.

"Misalnya program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), kemampuan APBD hanya untuk 800 rumah tahun ini. Sementara sasarannya masih banyak, nah kami berharap perusahaan bisa membantu. Nanti kami hanya minta laporannya saja untuk sinkronisasi data yang sudah tersentuh dan belum tersentuh bantuan," kata Nurhana.

Ia mengaku selama ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan CSR misalnya Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Namun demikian belum berjalan optimal, karena tidak semua perusahaan menjalankan program tersebut dan jangkauannya masih sangat kecil.

"Memang ada persoalan lain misalnya banyak perusahaan yang berdiri di Banten, tetapi kantornya di Jakarta. Nah penyaluran CSR-nya juga kadang tidak di Banten, mungkin di daerah lain," kata Nurhana.

Pihaknya berharap juga perlu adanya penyamaan data-data terkait pelaksanaan program CSR oleh perusahaan terhadap masyarakat, sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi data bagi pemerintah untuk melaksanakan program dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Banten.

'Gathering Gubernur Banten Dengan Direksi Perusahaan Dalam Rangka Forum Kordinasi CSR Kesos Tahun 2017' yang dihadiri sekitar 200 orang perwakilan perusahaan di Banten, dibuka Asisten I Setda Provinsi Banten Anwar Mas'ud mewakili Pj gubernur Banten Nata Irawan.

Sementara ketua Forum CSR Banten Najib mengatakan, ada beberapa cara dalam penyaluran CSR yang bisa dilakukan perusahaan diantaranya, perusahaan bisa secara langsung menyalurkan dengan program yang sudah disusun oleh masing-masing perusahaan. Ada juga yang tidak secara langsung disalurkan oleh perusahaan misalnya melalui forum CSR serta bisa juga berdasarkan atas usulan yang disampaikan masyarakat.

"Perusahaan yang mau kelola sendiri silahkan, kami hanya sinkronkan saja program pemerintah dengan CSR. Ada juga pengajuan dari masyrakat, jadi ada model satu dua dan tiga, itu terserah perusahaan saja. Karena kami juga bukan lembaga pengumpul CSR," kata Najib dalam dialog dengan para peserta yang hadir.

Editor: Ganet

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga