Serang (Antara News) - Pakar dari IPB Prof Dr Dodi Nandika mengatakan, kebijakan Pemerintah Provinsi Banten harus berdasarkan riset dan basik akademik yang kuat, agar kebijakan lebih komprehensif dan utuh.
"Saya kira apa yang disampaikan pak gubernur bahwa tidak ada lagi kebijakan tanpa basik riset yang bagus. Jadi tidak boleh ada kebijakan yang 'ujug-ujug' tanpa ada landasan akademik yang kuat sehingga mudah goyah," katanya usai dilantik menjadi anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Banten di Serang, Rabu.
Dodi yang juga Mantan Sekretaris Jenderal Depdiknas itu mengatakan, kedepan Pemerintah Provinsi Banten dan seluruh SKPD-nya menyadari bahwa dengan dukungan riset yang baik, maka kebijakan lebih solid dan komprehensif, karena ada kajian yang lebih utuh dari sisi sosial, ekonomi dan lainnya.
Sebab, kata dia, tanpa dilakukan kajian dan riset yang baik, maka program tersebut bisa jadi tidak jelas ukurannya dan targetnya.
"Kalau tidak ada itu, kita kembali ke zaman dulu main tembak, tidak ada "benchmarking', targetnya ke mana, kenapa begitu dan lainnya," kata Dodi Nandika.
Menurutnya, poteni Banten sangat besar apalagi didukung dengan lokasinya yang dekat dengan Jakarta, budaya cukup kuat serta mempunyai sejarah yang panjang. Namun demikian, potensi Banten tersebut berlawanan dengan kondisi yang ada saat ini seperti IPM masih rendah, income perkapita juga rendah termasuk permasalahan buta aksara.
"Bangka Belitung sudah meloncat tapi Banten masih merayap. Persoalan ini yang harus menjadi prioritas DRD untuk 'dipelototi' termasuk yang menjadi prioritas tadi yang disampaikan pak gubernur mengeani 12 proyek strategis nasional yang ada di Banten," kata Dodi Nandika.
Ia mengatakan, dengan optimalisasi peran Dewan Riset daerah (DRD) dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan SKPD, Pemprov Banten harus menjadi pelopor perubahan yang bagus. Sebab potensi Banten tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Sementara itu Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, riset harus ujung tombak dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Dengan mengoptimalkan epran DRD dalam melakukan kajian dan riset untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah, sebagai bukti Pemprov Banten berusaha untuk lebih baik dan lebih maju dengan dukungan berbagai elemen masyarakat.
"DRD harus pro aktif kaitannya dengan berbagai isu yang ebrkembang, agar dapat memberikan rekomendasi dan berbagai masukan, mendukung kordinasi pemerintah dawerah di bidang iptek serta meningkatkan kordinasi dan penelitian dengan lembaga penelitian lainnya," kata Rano Karno.
Gubernur Banten Rano Karno melantik 15 anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten periode 2016-2018, yang berasal dari berbagai kalangan seperti akademisi, aktivis, budayawan, termasuk Guru Besar IPB yang juga Mantan Sekretaris Jenderal Depdiknas Prof Dr Ir Dodi Nandika serta mantan Wakil Gubernur Banten HM Masduki.
Selain itu, Prof Dr H MA Tihami (Mantan Rektor IAIN Banten), Egi Djanuiswati, HM Suhary, Abdul Hamid, Firman Hadiansyah, Ginanjar Hambali, Abdul Rahman Syahputra, Muhamad Turizal Husen, Ahmad Supena, Rully N Amrullah, Jaenal Abidin, Rapih Herdiansyah dan Nurely Yudha Sinaningrum.