Pandeglang (ANTARABanten) - Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, diminta segera melakukan inventarisasi lahan telantar yang ada di daerah tersebut.


"Pemkab sering kali menyatakan akan melakukan inventarisasi lahan telantar, tapi sampai sekarang belum juga dilakukan. Kita minta pendataan itu segera dilaksanakan," kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pandeglang Iwan Coanda di Pandeglang, Kamis.

Politisi dari Partai Bulan Bintang itu menilai, inventarisasi lahan terlantar itu mendesak untuk dilakukan, agar ada data riil luasan lahan  tersebut.

Selama ini, kata dia, pihak terkait hanya menyatakan kalau luas lahan terlantar yang ada di Pandeglang mencapai 45 ribu hektare, tapi lokasinya masih mengambang.

Inventarisasi, kata dia, perlu dilakukan selain agar ada kepastian lokasi lahan terlantar tersebut, juga guna mengetahui berapa luasan yang telah digarap oleh masyarakat.

Berdasarkan informasi, ada sebagian lahan tersebut yang telah digarap oleh masyarakat setempat.

"Kalau memang ada yang sudah digarap masyarakat bagus-bagus saja, tapi mungkin jangan lagi dimasukkan sebagai lahan terlantar karena telah dimanfaatkan," ujarnya.

Setelah dilakukan inventarisasi, dan lokasi lahan itu diketahui, maka pemerintah kabupaten bisa menawarkannya pada investor yang tertarik untuk menggarap tanah itu.

Saat ini, kata dia, banyak investor yang ingin berinvestasi di Pandeglang, termasuk sektor perkebunan. Jika lahan itu sudah jelas lokasinya serta statusnya maka bisa saja diserahkan pada investor.

Ia juga mengaku, mendapat informasi banyak investor yang ingin menanamkan modalnya di sektor perkebunan di daerah itu, ternyata kesulitan mendapatkan lahan.

"Ada investor yang ingin membuka perkebunan kelapa sawit dan mendapatkan izin pengelolaan 6.000 hektare, tapi sampai sekarang baru memperoleh lahan 2.000 hektare," katanya.

Iwan mengatakan, jika memang benar ada 45 ribu hektare lahan terlantar, akan lebih baik kalau sebagian diserahkan pada investor itu untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

"Yang saya khawatirkan, luasan lahan terlantar itu hanya ada dalam catatan, sementara riilnya tidak ada. Biar pasti sebaiknya dilakukan inventarisasi," ujarnya.